Capaian PAD ini utamanya didorong oleh tiga komponen pajak daerah terbesar, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp693,22 miliar, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) senilai Rp484,61 miliar, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp400,51 miliar.
Selain dari pajak daerah, penerimaan retribusi daerah turut menyumbang pendapatan melalui Retribusi Jasa Umum senilai Rp850,21 miliar, Perizinan Tertentu sebesar Rp81,76 miliar, dan Jasa Usaha sebesar Rp18,26 miliar. Sementara dari kelompok Lain-Lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan BLUD sebesar Rp105,50 miliar, Jasa Giro senilai Rp25,40 miliar, serta Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp16,62 miliar.
Adapun belanja daerah terealisasi sebesar Rp12,42 triliun yang didominasi oleh Belanja Operasi (83,66 persen) guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dasar dan operasional pemerintahan sehari-hari di 14 kabupaten/kota.
Makan Bergizi Gratis
APBN juga terus menjadi penggerak pelaksanaan program prioritas nasional di Kalimantan Barat, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat dengan dukungan operasional dari 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penerima manfaat terbesar didominasi oleh siswa sekolah dasar, yakni SD kelas 4–6 sebanyak 1.985 jiwa dan SD kelas 1–3 sebanyak 1.805 jiwa, serta diikuti oleh balita non-PAUD, ibu menyusui (busui), anak PAUD dan TK, ibu hamil (bumil), hingga siswa SMP.
Sejak Januari hingga Agustus 2026, alokasi anggaran MBG tersalurkan secara konsisten setiap bulannya, dengan realisasi Agustus mencapai Rp245,19 miliar. Untuk memastikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program berjalan transparan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak menghadirkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui Aplikasi Laporan Keuangan SPPG (KAPUAZ), yang pada September 2026 resmi diluncurkan dalam versi Web – AKSIS.
“Untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG yang baik, telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada seluruh SPPG. Sejalan dengan pelatihan ini, dampak Program MBG terhadap gizi anak sekolah dan UMKM tentunya perlu didalami lebih lanjut,” ujar Triyanto, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
Selain pemenuhan gizi, APBN turut mengakselerasi program Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat, yang hingga Agustus 2026 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp556,52 miliar.
Dukungan anggaran ini, difokuskan pada tiga prioritas kegiatan utama, yaitu layanan pengelolaan Sekolah Rakyat, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta penyelenggaraan program pembelajaran.
Alokasi terbesar disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp556,24 miliar untuk pembangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kota Pontianak, serta didukung alokasi Kementerian Sosial untuk pelayanan publik, fasilitasi masyarakat, dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
Inisiatif Sekolah Rakyat Terintegrasi ini telah beroperasi di dua wilayah utama. Di Kota Pontianak, program ini melayani 19 siswa SD, 16 siswa SMP, dan 38 siswa SMA. Sementara di Kabupaten Ketapang, Sekolah Rakyat Terintegrasi membina 21 siswa SD dan 49 siswa SMA.
“Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses serta pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Kalimantan Barat,” imbuh Rahmat Mulyono.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga terus mendorong pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat. Hingga 11 September 2026, layanan CKG telah menjangkau 970.009 orang atau mencapai 16,7 persen dari total sasaran sebesar 5.812.914 target populasi.
Dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 46 persen (setara 2.673.940 orang), Kabupaten Sambas mencatatkan persentase capaian kumulatif tertinggi yakni 35,70 persen (237.651 jiwa), disusul Kabupaten Ketapang sebesar 27,90 persen (170.749 jiwa) dan Kota Singkawang sebesar 19,40 persen (49.609 jiwa). Sejumlah langkah percepatan terus didorong.
Strategi ini meliputi penyelesaian tunggakan data entry Puskesmas, perluasan layanan CKG di tempat kerja dan akhir pekan (weekend screening), hingga kampanye edukasi serta integrasi layanan massal di Posyandu, PAUD, sekolah-sekolah, dan penyediaan mobile screening. **
Discussion about this post