Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat menyampaikan, bahwa aparat pemerintah daerah harus meresapi tentang makna efisiensi, yaitu efisiensi harus dipandang akan memunculkan kreativitas. Mereka akan semakin inovatif ketika berada di bawah tekanan keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap dalam kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis 20 November lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Aunurrofik. Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPKP untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan PAD itu dinilai krusial untuk membiayai program-program pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam paparannya, Rudy menyoroti perlunya pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal.
Ia menekankan, tekanan efisiensi anggaran seharusnya menjadi pemicu kreativitas, bukan penghambat munculnya ide-ide baru dalam pemungutan PAD. “Tekanan efisiensi akan mendorong pemerintah daerah lebih serius mengkaji dan meningkatkan penggalian pendapatan yang kurang tergali selama ini, tambahnya,” ujarnya.
Discussion about this post