Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), mengadakan pertemuan tingkat tinggi para pemangku kepentingan tripartit di Jakarta untuk menegaskan kembali komitmennya dalam meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan di Bidang Perikanan.
Pertemuan pada Rabu 30 September 2025 tersebut menyepakati upaya untuk melakukan ratifikasi pada 2026. Konvensi ILO No. 188, yang disahkan pada 2007, merupakan instrumen hukum internasional yang menetapkan kondisi kerja dan kehidupan minimum bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan.
Konvensi ini mencakup berbagai hal penting termasuk kondisi pelayanan, akomodasi dan makanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perawatan medis dan jaminan sosial.
Dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, pertemuan ini menindaklanjuti seruan Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh 2025 untuk mempercepat ratifikasi Konvensi tersebut oleh Indonesia.
Sebagai mitra utama ILO, Kementerian Ketenagakerjaan memimpin upaya transformasi kemauan politik menjadi tindakan konkret, dengan rencana ratifikasi sebelum akhir tahun 2026.
Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi serikat pekerja.
Para peserta berinteraksi dengan spesialis ILO untuk memahami lebih baik ketentuan Konvensi, prosedur administratif untuk ratifikasi, landasan teknis yang diperlukan dan proses pelaporan pasca-ratifikasi.
Pertemuan ini juga berfungsi sebagai sarana dialog terbuka dan konstruktif antara perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja guna memperkuat prinsip-prinsip pekerjaan yang layak dan hak-hak mendasar di sektor perikanan.
“Kini adalah saatnya. Kita harus bersama-sama merumuskan peta jalan dalam meratifikasi Konvensi ILO No. 188. Ratifikasi ini mencerminkan kewajiban konstitusional kita untuk melindungi awak kapal perikanan. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dan meninggalkan warisan yang menegaskan kehadiran negara bagi awak kapal perikanan,” kata Menteri Yassierli dalam sambutan pembukaannya.
Discussion about this post