Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto menyebut, potensi peningkatan kualitas dan layanan kesehatan perlu dukungan semua pihak guna menghasilkan pelayanan kesehatan yang inklusif.
“Kami memberikan masukan melalui hasil pengawasan BPKP yang hasilnya dapat mencapai equilibrium atau keseimbangan dan efisiensi kesehatan publik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya dalam focus group discusion dengan tema Percepatan Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPKP tahun 2023 dan 2024.
Menurutnya, para pemangku kepentingan harus bersinergi menyatukan upaya atas fokus pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait kesehatan yakni pembangunan SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kesehatan kata Iwan terdapat risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini.
“Risiko tersebut bisa dikelola dengan penerapan managemen risiko atau MR baik di entitas maupun penerapan MR atas Pembangunan Nasional yang sudah juga ditetapkan dalam Perpres 39 tahun 2023,” ucapnya.
Diakui Iwan, tidak mudah menerapkan MRPN karena seluruh entitas harus bersinergi mengidentifikasi risiko terkait kesehatan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah maupun badan usaha (BUMN/BUMD/BLUD) sehingga perlu berkolaborasi untuk memitigasi risikonya.
“Harapannya seluruh Kementerian/Lembaga bisa menerapkan MRPN sektor kesehatan agar tujuan pembangunan kesehatan bisa tercapai dengan risiko yang mengancam bisa termitigasi oiptimal,” tutupnya.
Discussion about this post