Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawal transformasi kesehatan.
Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Sidi Purnomo menyebut, para pemangku kepentingan harus bersinergi menyatukan upaya atas fokus pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait kesehatan yakni pembangunan SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045.
“Kami memberikan masukan melalui hasil pengawasan BPKP yang hasilnya dapat mencapai equilibrium atau keseimbangan dan efisiensi kesehatan publik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya dalam focus group discusion dengan tema Percepatan Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPKP tahun 2023 dan 2024.
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Jelsi Natalia Marampa, mengatakan bahwa peran Kemenko PMK dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yaitu koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, namun juga memerlukan upaya dan kolaborasi dari pihak lain.
Pelayanan ksehatan merupakan pilar penting dalam transformasi kesehatan. Indonesia mengalami perubahan pola penyakit penyebab kematian tertinggi. Saat ini biaya kesehatan terbesar digunakan untuk pelayanan kesehatan rujukan dengan penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah.
“Kemenko PMK terus mengawal pelaksanaan isu strategis kesehatan. Dengan hasil pengawasan BPKP dapat membantu Kemenko PMK untuk melakukan refocusing penanganan permasalahan kesehatan,” katanya.
Discussion about this post