Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto mengingatkan, bahwa Pemda harus mengoptimalkan kapabilitas daerah untuk pencapaian indikator kinerja makro yang diperjanjikan, dan membangun budaya sadar risiko di semua lini pemerintahan.
“Selain itu, penyusunan RKPD harus yang efektif dan efisien. Pemda harus mengembangkan dan memanfaatkan standar untuk penyusunan anggaran yang realistis,” kata Ayi Riyanto dalam kegiatan Exit Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten Mempawah, Selasa, 12 Desember 2023 di aula Kantor BAPPEDA Kabupaten Mempawah, Kalbar.
Kegiatan ini dihadiri oleh tim evaluasi perencanaan dan penganggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Ade Prianto beserta tim yang menjadi fokus dalam kegiatan evaluasi, Kepala Bappeda Kabupaten Mempawah Ami Febrianto selaku moderator dan juga kepala OPD-OPD terkait lainnya, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Menurut Ayi Riyanto, melembagakan manajemen risiko lini per lini harus dijalankan. Lini pertama benar-benar paham pekerjaannya, hingga tahu risikonya apa. Lini ke dua selalu challenge apa yang dilakukan lini pertama, ketika OPD membuat rencana seperti itu, kenapa melakukan itu, risikonya apa.
“Nah lini ke tiga tugasnya Inspektorat untuk menguji ini semua. Kalau ini tidak jalan, semua langsung lapor ke Sekda. Dengan begitu, manajemen risiko bisa sampai pada tataran budaya, dengan melakukannya bersama dan berkelanjutan,” tutur Ayi Riyanto.
Dia memaparkan, secara makro kondisi Kabupaten Mempawah, dilihat dari lima sektor pengembangan daerah, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Percepatan Stunting, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan UMKM, dan Daya Saing Pariwisata
Ayi Riyanto menyampaikan capaian kinerja Kabupaten Mempawah, kemudian hasil pengawasan yang dilakukan BPKP pada tahun 2023 di Kabupaten Mempawah, hingga pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran.
BPKP menyoroti realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Mempawah dari tahun 2019-2022, kemudian melihat postur anggaran yang ada pada 5 sektor yang dievaluasi, hingga menyempit pada postur per sektor, dengan melihat belanja direct dan indirect serta apakah sudah terpetakan untuk mencapai tujuan dari program atau belum. Selain itu, BPKP juga mengevaluasi ultimate outcome dari perencanaan yang ada di Kabupaten Mempawah tahun 2023.
Dari pengujian yang dilakukan dan evaluasi tersebut, ada beberapa catatan, seperti penetapan target terikat dokumen RPJMD yang belum dilakukan perubahan sesuai regulasi perencanaan setelah tahun ke dua, kelengkapan data dukung dan realisasi yang belum jadi acuan penetapan target kinerja, dan masih terdapat indikator ultimate outcome yang belum didasarkan pada ketentuan. Pada kesempatan tersebut, disampaikan juga rekomendasi area of improvement guna perbaikan ke depan.
Discussion about this post