Adapun realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kalimantan Barat, hingga 30 September 2026 mencapai 5.865 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp769,49 miliar.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah debitur dan penyaluran FLPP mengalami kontraksi masing-masing sebesar 6,77 persen dan 5,85 persen, yang antara lain dipengaruhi oleh kendala penyediaan rumah subsidi, kenaikan biaya konstruksi, serta proses administrasi dan kelayakan kredit calon debitur.
Secara kewilayahan, Kabupaten Melawi mencatat pertumbuhan penyaluran tertinggi sebesar 69,85 persen, sementara Kabupaten Ketapang mencatat peningkatan penyaluran sebesar 23,12 persen.
Berdasarkan kelompok pekerjaan, debitur FLPP masih didominasi pekerja sektor swasta dengan penyaluran Rp509,45 miliar, meskipun mengalami kontraksi 16,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi bank penyalur, BNI mencatat pertumbuhan penyaluran tertinggi di antara bank utama sebesar 28,49 persen, sedangkan BPD Kalimantan Barat mengalami kontraksi sebesar 81,73 persen.
“Kinerja FLPP tersebut menunjukkan, bahwa program pembiayaan perumahan tetap berperan dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kepemilikan rumah layak, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya,” kata Rahmat. **
Discussion about this post