Sementara itu, Kabupaten Landak mengembangkan SIJANTAN (Strategi Monitoring Jaringan Irigasi Pertanian) sebagai upaya memperkuat pengelolaan jaringan irigasi melalui sistem monitoring berbasis data dan spasial.
Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas padi. Produksi padi Kabupaten Landak meningkat dari sekitar 100.241 ton pada 2024 menjadi 125.122 ton pada 2025.
Pada Oktober 2025, luas tambah tanam padi Kabupaten Landak juga mencapai lebih dari 14.900 hektar, melampaui target provinsi dan menjadi salah satu kontributor terbesar produksi padi di Kalimantan Barat.
Inovasi Digitalisasi: SAMSAT GOKATAN dan EPonti
Pada bidang TP2DD, penguatan digitalisasi dilakukan melalui berbagai inovasi yang mendorong kemudahan transaksi sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan pemerintah daerah.
Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, SAMSAT GOKATAN menjadi salah satu inovasi yang mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hingga Agustus 2026, SAMSAT GOKATAN telah meluncurkan QRIS dinamis sebagai salah satu metode pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inovasi tersebut mendukung kemudahan layanan bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
Sementara itu, Kota Pontianak melalui EPonti terus mendorong perluasan ETPD. Melalui EPonti, data penerimaan dapat diakses secara real time oleh Kepala Daerah. Implementasi QRIS dinamis pada fitur EPonti juga memberikan alternatif pembayaran digital yang semakin mudah bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan tata kelola penerimaan daerah.
Pengembangan ekosistem pembayaran digital juga diperluas di kabupaten/kota lainnya. Kota Singkawang melalui SIGAP dan Kabupaten Landak melalui SAPALA telah menyediakan QRIS dinamis melalui kerja sama dengan Bank Kalbar.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten menjalankan peran strategis dalam memperkuat koordinasi, memberikan asesmen dan rekomendasi kebijakan, mendorong pengembangan inovasi, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas TPID dan TP2DD.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengungkapkan, dalam pengendalian inflasi, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan koordinasi dan program yang mendukung ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, produktivitas pangan, serta respons kebijakan yang lebih cepat dan tepat antara lain dilakukan melalui pengembangan dan penguatan program inovasi TPID serta pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Upaya tersebut terus dilanjutkan untuk mempersiapkan kinerja TPID pada periode berikutnya, melalui penyelenggaraan Capacity Building dan Safari TPID dalam rangka pendampingan dan melakukan pemetaan dalam penyusunan program inovasi TPID tahun 2026,” jelas Doni.
Di sisi P2DD, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat turut mendorong peningkatan kualitas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui asesmen, rekomendasi, koordinasi, serta fasilitasi pengembangan inovasi digitalisasi sebagai upaya peningkatan nilai indeks ETPD dan kinerja TP2DD.
KPwBI Kalbar juga terus mendorong berbagai aspek digitalisasi melalui pengembangan dan apresiasi atas QRIS Pajak, QRIS Retribusi, Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Transformasi Digital, serta inovasi literasi masyarakat yang dilakukan Pemda di Kalimantan Barat.
Doni menyampaikan, ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Daerah, industri, dan seluruh stakeholders berkomitmen untuk memastikan bahwa berbagai inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, serta akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik. **
Discussion about this post