Sebab, berdasarkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) tahun 2025, secara nasional ditemukan rata-rata 74,74 persen intervensi sektoral berisiko tidak efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.
“Kami juga merekomendasikan pembentukan Forum Governansi Daerah kepada Gubernur dengan mengoptimalkan Forkopimda plus,” jelasnya.
Forum ini ibarat dewan komisaris daerah yang akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan daerah menghasilkan dampak nyata bagi rakyat.
Selain isu pangan, Rudy juga melaporkan hasil pengawasan BPKP yang berhasil mengidentifikasi potensi optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan penyelamatan keuangan negara/daerah di Kalimantan Barat senilai Rp367,68 Miliar.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap analisis mendalam yang dilakukan oleh BPKP.
Ia menegaskan, Laporan Eksekutif Daerah merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja secara objektif. “Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPKP atas penyerahan Laporan Eksekutif Daerah ini,” katanya.
Ditambahkannya, laporan ini bukan sekadar laporan rutin, melainkan potret nyata kondisi di lapangan. “Tentu dari rekomendasi ini kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan,” tegasnya.
Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah diharapkan dapat mempertegas peran strategis BPKP dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah daerah yang meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.**
Discussion about this post