Seiring dengan dinamika pengelolaan fiskal tahun 2025, APBD konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat menunjukkan upaya penyesuaian yang berkelanjutan.
APBD konsolidasian hingga 31 Desember 2025 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp 23.329,47 miliar dan belanja daerah Rp20.534,43 miliar, sehingga menghasilkan surplus APBD sebesar Rp2.795,04 miliar.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp3,43 triliun, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah dalam mendukung program dan kegiatan tahun berikutnya. Capaian dan perkembangan tersebut dipaparkan dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Januari Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 29 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Menutup tahun 2025, APBN tetap bekerja menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Pendapatan negara mampu melampaui target, sementara belanja diarahkan untuk mendukung layanan publik, pembangunan, dan perlindungan sosial masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas fiskal, APBN juga berperan dalam mendukung program-program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat hingga akhir Desember 2025 telah menjangkau 634.364 penerima manfaat melalui 272 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi.
Per 26 Januari 2026, jumlah SPPG meningkat menjadi 379 unit dengan total penerima manfaat mencapai 877.222 orang, atau sekitar 70 persen dari target yang ditetapkan.
Program ini diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan gizi yang berkelanjutan. Di bidang pendidikan, APBN turut mendukung pengembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat. Hingga akhir 2025, pembangunan Sekolah Rakyat telah terealisasi sebesar Rp2.647,01 juta di Kota Pontianak, Rp533,06 juta di Kabupaten Ketapang, dan Rp394 juta di Kabupaten Landak.
Program ini memberikan akses pendidikan bagi peserta didik dari berbagai jenjang, termasuk Sekolah Rakyat Terintegrasi yang telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang.
Sementara itu, dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat juga diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh KPP di Kalimantan Barat.
Sepanjang 2025, realisasi KUR KPP tercatat sebesar Rp76,55 miliar yang disalurkan kepada 66 debitur. Penyaluran terbesar dilakukan melalui Bank Tabungan Negara sebesar Rp50,24 miliar, dengan wilayah penyaluran tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar Rp44,73 miliar.
Penyaluran KUR KPP menjadi sarana pembiayaan bagi UMKM di sektor perumahan untuk mendukung pembangunan, pembelian, serta renovasi rumah atau tempat usaha dalam rangka pencapaian program prioritas di bidang perumahan. **
Discussion about this post