Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp 12.980,92 miliar atau 104,54 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 29.982,95 miliar atau 95,79 persen dari pagu. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap terkendali, hingga penutupan tahun anggaran.
“Sepanjang tahun anggaran 2025, fondasi fiskal di Kalimantan Barat (Kalbar) tetap kuat, di tengah dinamika perekonomian global dan penyesuaian kebijakan nasional, ” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono dalam konferensi pers Rilis APBN Kalbar di Pontianak, Kamis 29 Januari 2026.
Menurutnya, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional menunjukkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung aktivitas masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah.
Hingga akhir Desember 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat terealisasi sebesar Rp 9.756,75 miliar atau 94,45 persen dari pagu. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 4.611,40 miliar atau 98,52persen.
Belanja Barang terealisasi Rp3.940,64 miliar atau 91,07 persen untuk mendukung operasional layanan pemerintahan dan bantuan kepada masyarakat. Sementara belanja modal mencapai Rp1.187,24 miliar atau 90,97 persen yang difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi infrastruktur.
Belanja bantuan sosial juga tersalurkan optimal sebesar Rp17,47 miliar atau 99,42 persen, terutama untuk mendukung sektor pendidikan melalui Satuan Kerja lingkup Kemenag.
Dari sisi penerimaan negara, capaian perpajakan secara neto mencapai 98,06 persen dan menempatkan Kalimantan Barat sebagai peringkat ke empat nasional. Pertumbuhan penerimaan neto tercatat sebesar 14,13 persen dan menjadi peringkat ke dua di tingkat nasional.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor-sektor utama seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Industri Pengolahan yang masih berkaitan erat dengan komoditas unggulan daerah. Penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencatatkan penguatan signifikan sepanjang 2025.
Realisasi penerimaan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat tumbuh 45,42 persen secara tahunan dibandingkan 2024. Total penerimaan Bea dan Cukai tercatat sebesar Rp664,4 miliar, melampaui target sebesar Rp314,3 miliar dengan komoditas CPO dan produk turunannya menjadi kontributor utama.
Kinerja penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di Kalimantan Barat juga menunjukkan capaian yang positif. Hingga Desember 2025, realisasi PNBP yang berasal dari BMN, Piutang Negara, dan Lelang mencapai Rp49,8 miliar atau 113 persen dari target, tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kontribusi utama berasal dari Barang Milik Negara dan lelang yang dikelola oleh KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Nilai total BMN di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp96,9 triliun atau 1,3 persen dari total nilai BMN nasional, dengan dominasi aset tanah serta jalan, jembatan, dan irigasi.
Hingga 31 Desember 2025, realisasi TKD mencapai Rp20.226,20 miliar atau 96,45 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum tersalurkan sebesar Rp12.980,98 miliar atau 98,88 persen, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp3.517,94 miliar atau 98,71 persen, Dana Desa Rp1.595,72 miliar atau 83,41 persen. Dana Bagi Hasil Rp1.313,88 miliar atau 86,85persen, serta DAK Fisik Rp765,72 miliar atau 95,57 persen.
Penyaluran insentif daerah telah terealisasi penuh hingga 100 persen. Dukungan fiskal ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga pelayanan publik serta kesinambungan pembangunan di Kalimantan Barat.
Discussion about this post