Pada asuransi umum, realisasi premi dan klaim juga menunjukkan distribusi yang relatif merata di kabupaten/kota, dengan nominal premi terbesar kembali tercatat di Kota Pontianak sebesar Rp 529,05 miliar dan klaim sebesar Rp 3,88 triliun.
Beberapa daerah mencatat rasio klaim yang tinggi, mencerminkan adanya peningkatan pembayaran klaim pada periode pelaporan, sementara di beberapa kabupaten lainnya rasio klaim masih berada pada tingkat yang rendah bahkan nihil, sejalan dengan karakteristik risiko dan volume pertanggungan.
Perkembangan Pasar Modal
Dari sisi pasar modal, Jumlah investor pasar modal di Kalimantan Barat terus meningkat hingga November 2025. Total Single Investor Identification (SID) mencapai 258.442 SID, yang terdiri dari investor saham, reksa dana, dan Surat Berharga Negara (SBN). Peningkatan jumlah investor diikuti oleh lonjakan nilai, frekuensi, dan volume transaksi saham.
Kenaikan jumlah SID, baik investor saham, reksa dana, maupun SBN, mencerminkan peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat Kalimantan Barat dalam aktivitas pasar modal serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi yang legal, berizin, dan terawasi.
Penguatan Literasi, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen di Kalimantan Barat
Hingga 31 Desember 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Kalimantan, termasuk Provinsi Kalimantan Barat, melalui berbagai program strategis yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota.
Di Kalimantan Barat, kegiatan edukasi keuangan telah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota, mencerminkan komitmen OJK dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan edukasi keuangan syariah, OJK di Kalimantan Barat melaksanakan berbagai kegiatan edukasi secara langsung maupun digital.
Sepanjang tahun 2025, Kalimantan Barat mencatat pelaksanaan 110 kegiatan edukasi, didukung kegiatan edukasi digital dan program pembelajaran daring melalui Learning Management System Keuangan (LMSKU), yang menjangkau 16.205 peserta dari berbagai segmen masyarakat, termasuk pelajar, UMKM, pekerja, dan komunitas.
Dalam rangka memperluas akses keuangan, OJK juga mendorong pelaksanaan berbagai program inklusi keuangan, antara lain Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit Program Melawan Rentenir (KPMR), pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI dan EPIKS), serta Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Hari Indonesia Menabung (HIM).
Program-program tersebut telah menjangkau ratusan ribu rekening dan puluhan ribu peserta kegiatan di Kalimantan Barat, sehingga berkontribusi nyata dalam memperluas kepemilikan dan pemanfaatan produk keuangan formal.
Di sisi pelindungan konsumen, OJK di Kalimantan Barat terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui layanan konsumen OJK baik walk in maupun online melalui Kontak 157, OJK Checking, serta penguatan koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di daerah.
Sepanjang tahun 2025, OJK Kalimantan Barat menerima dan menangani 1.180 layanan konsumen, 11.994 pengecekan SLIK, serta secara aktif melaksanakan sosialisasi pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan.
“Ke depan, OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen di Provinsi Kalimantan Barat dan kawasan Kalimantan secara keseluruhan,” imbuh Rochma Hidayati. *
Discussion about this post