Dalam diskusi yang sama, pakar kebijakan publik Untan, Dr. Erdi, M.Si menilai penempatan Polri dan Jaksa aktif di Kementerian ESDM harus diiringi transparansi.
Menurut dia, keterbukaan menjadi kunci agar upaya penegakan tidak berujung pada penyalahgunaan kewenangan. Kata dia, dengan adanya aparat di pemerintahan serta ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap mafia, menurut dia hal ini akan membuat pihak yang ingin berbuat jahat tak akan berani.
“Kalau informasi dibuka transparan dan pemerintah tegas, saya rasa tidak ada yang berani bermain. Presiden Prabowo dikenal tegas. Kehadiran beliau seharusnya membuat mafia takut. Indonesia ini negara kaya yang sering bermasalah adalah pengelolaannya. Jadi mari kita bersihkan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberadaan personel Polri dan jaksa yang bertugas di lingkungan Kementerian ESDM selama ini berkontribusi besar terhadap kinerja kementeriannya.
“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya,” kata Bahlil.
Saat ditanya apakah keberadaan aparat penegak hukum aktif membantu kinerja kementerian, Menteri Bahlil menegaskan hal tersebut sangat positif.
“Sangat, sangat. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” pungkas Ketua Umum Partai Golkar itu.*
Discussion about this post