“Karena jalan, kalau jalannya bagus, ekonomi lancar. Ekonomi itu tumbuh harapan saya,” ungkapnya.
Pada sektor kesehatan, Gubernur mengungkapkan permasalahan yang sama, di antaranya di daerah Sokan. “Puskesmasnya ada, orangnya nggak ada. Hal tersebut membuat pelayanan tidak maksimal,” ujarnya.
Isu yang diangkat Gubernur tersebut, relevan dengan temuan BPKP bahwa usia harapan hidup (UHH) Kalbar masih di bawah rata-rata nasional dan banyak rumah sakit, khususnya swasta, belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
BPKP juga memfokuskan pada kemandirian fiskal yang masih di bawah 50 persen, rendahnya penyerapan anggaran, dan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) yang minim.
Dalam hal tata kelola, meskipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dinilai bagus, opini BPK dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan penurunan.
“Satu yang paling penting, mungkin kita perlu bikin forum governance daerah, yaitu dengan mengoptimalkan Forkopimda menjadi forum governansi daerah,” saran Rudy kepada Gubernur.
Rudy mengibaratkan, forum tersebut seperti Dewan Komisaris perusahaan, yang akan memungkinkan pengambilan keputusan strategis secara bersama untuk menghindari kesalahan.
Ia juga menegaskan, bahwa LED bukanlah sekadar dokumen, melainkan hasil analisis mendalam yang telah teruji kelayakannya. LED ini memberikan rekomendasi konkret, termasuk potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp300 miliar.
LED yang diserahkan tersebut, diharapkan menjadi pijakan bagi Gubernur Ria Norsan untuk menyusun langkah-langkah strategis di masa depan, termasuk memfokuskan diri pada isu ketahanan pangan yang akan dibahas BPKP pada semester kedua.
Penyerahan LED tersebut mempertegas peran strategis BPKP dalam tata kelola keuangan dan pembangunan nasional dan daerah serta memastikan kualitas akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah daerah. **
Discussion about this post