Upaya kolaborasi BPKP dengan berbagai pihak terus dilakukan dalam mengawal program-program strategis pemerintah, seperti dalam hal ketahanan pangan.
Hal tersebut terungkap saat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Dadi Trimunardi dan tim menerima kunjungan kerja balasan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Sri Haryati pada Rabu 20 Agustus lalu di ruang kerjanya.
Rudy mengungkapkan, BPKP dan BPK terus memperkuat sinergi pengawasan melalui kegiatan ini yang berfokus pada pertukaran data dan informasi, khususnya terkait program ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
“Ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan akuntabilitas anggaran,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Sri Haryati yang didampingi Kepala Pemeriksaan 2 Saepulloh, Pemeriksa Madya Adi Satriyaningtyas , dan tim menyampaikan, mereka akan melakukan pemeriksaan tematik nasional terkait ketahanan pangan, sebagai bagian dari pemeriksaan kinerja.
“Pemeriksaan ini akan berfokus pada dua pilar utama, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan pangan,” kata Sri.
Sebagai langkah awal, BPK akan turun di provinsi dan satu kabupaten, yaitu Melawi, karena melihat kondisi ketahanan pangannya yang masih “merah”.
Discussion about this post