Tahun 2024, BPKP telah melakukan evaluasi rencana dan anggaran program/kegiatan pada beberapa pemerintah daerah di Kalimantan Barat atas dua sektor, yaitu sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Pada tahun 2025, evaluasi ini akan diperluas ke seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalimantan Barat atas lima sektor.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap dalam Rapat Persiapan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Equator Library Cafe, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat lalu.
Rudy menyampaikan, dari total anggaran senilai Rp6,69 triliun, yang dievaluasi tahun 2024 senilai Rp1,11 triliun. Hasilnya, bersesuaian dengan kinerja makro Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Hasil evaluasi sebelumnya menemukan rencana program/kegiatan pada sektor stunting berisiko tidak efektif sebesar 15,54 persen, dan kemudian kinerja makro penanganan stunting Provinsi Kalimantan Barat tidak terlalu tercapai, katanya.
Rencana program/kegiatan di sektor kemiskinan berisiko tidak efektif hanya sebesar 2,69% dan kinerja makro pengentasan kemiskinan banyak yang tercapai.
“Harusnya, pada awal tahun lalu, risiko tersebut segera dimitigasi dengan revisi rencana dan anggaran sehingga kinerja makro penanganan stunting bisa lebih tercapai,” jelas Rudy.
Program/kegiatan pada sektor penanganan stunting sebenarnya juga terkait dengan sektor kesehatan. Sebab, anak-anak yang stunting akan meningkatkan risiko kesehatan.
Discussion about this post