BLUD Kesehatan seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) juga belum memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan dalam penyediaan sumber daya pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan yang masih belum sesuai dengan standar.
Pun demikian dengan BUMDesa. Mereka mayoritas tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes), bahkan malah kebanyakan membebani desa.
“Dari Workshop dan CoffeeTalk ini, komitmen para pemangku kepentingan sangat diharapkan guna mengakselerasi kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan dan BUMDesa tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan pentingnya peran stakeholders, dalam hal ini biro/bagian perekonomian dan pembangunan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta inspektorat daerah dalam membina dan mengawasi tata kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUM Desa.
Workshop yang dihadiri oleh para kepala biro/bagian perekonomian dan pembangunan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur daerah, direktur BUMD, dan direktur RSUD (BLUD) se-Kalimantan Barat tersebut, dibuka oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan juga dilengkapi dengan materi Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, serta sharing session dari Kepala Sub Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan, dan Aneka Usaha, Kementerian Dalam Negeri, Bambang Ardianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Hendra Bachtiar, dan perwakilan dari PT Huawei Tech Investment Nanda Ilham.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga melakukan diskusi terkait penerapan tata kelola yang baik, termasuk menerima wawasan baru mengenai peran cloud computing dalam penguatan tata kelola korporasi yang disampaikan oleh PT Huawei Tech Invesment. **
Discussion about this post