Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan sasaran strategi dan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Barat yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing.
Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pihaknya akan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat.
“Temuan BPKP tahun 2023 tentang penyusunan kebijakan sebagai turunan dari Kepmenkes mengenai stunting masih belum ditindaklanjuti oleh Pemprov. Ke depannya, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPKP,” ujarnya.
Diketahui, FGD yang dihadiri oleh Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Inspektur se-Kalimantan Barat tersebut diisi oleh diskusi panel dengan pemateri; Asisten Deputi Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia Kebudayaan Jelsi Natalia Marampa, Sekretaris Itjen Kementerian Kesehatan Rudi SN Saputra, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Ala Baster.
Dalam kegiatan tersebut, para kepala daerah menandatangani Komitmen Bersama Rencana Aksi Transformasi Kesehatan. Pada tingkatan pusat, juga dilakukan penandatanganan dari para narasumber sebagai perwakilan dari instansi pusat.**
Discussion about this post