Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Barat tahun 2023 tercatat sebesar 0,519, turun sebesar 0,003 poin dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. “Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender, terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan,” jelas Muh. Saichudin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rilisnya Senin 6 Mei 2024 di Pontianak.
Saichudin mengungkapkan, perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, turun dari 0,249 pada 2022 menjadi 0,241 pada tahun 2023.
Sementara perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas, yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan meningkat dari 29,03 persen pada 2022 menjadi 30,46 persen pada 2023, sedangkan persentase laki-laki meningkat dari 32,82 persen pada 2022 menjadi 33,88 persen pada 2023.
Ketimpangan gender di Kalimantan Barat bergerak turun secara konsisten sejak lima tahun terakhir, yakni pada 2019 hingga 2023 yang berkurang sebesar 0,063 poin, rerata turun 0,013 poin per tahun. “Ini mengindikasikan, bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik,” kata Saichudin.
BPS mencatat, penurunan ketimbangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022, yang turun 0,025 poin, utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam dimensi pemberdayaan. Penurunan ini bisa dilihat dari jumlah persentase anggota legislatif perempuan yang meningkat, dari 13,85 persen pada 2021 menjadi 18,46 persen pada 2022. Sementara persentase anggota legislatif laki-laki turun dari 86,15 persen pada 2021 menjadi 81,54 persen pada 2022.
Menurut BPS, dimensi pemberdayaan dibentuk oleh dua indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2019 -2023, persentase perempuan anggota legislatif cenderung meningkat. “Ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan cenderung lebih setara,” ucap Saichudin.
Sedangkan pada dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari dua indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat Melahirkan Hidup Pertama Berusia Kurang dari 20 tahun (MHPK20).
Pada tahun 2019, angka MTF sebesar 0,345, kemudian secara berturut-turut turun hingga menjadi 0,241 pada tahun 2023. Indikator MHPK20 selama tahun 2019–2023 juga cenderung menurun. Pada tahun 2019, MHPK20 sebesar 0,356, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 0,326.
Discussion about this post