Karena itu, BPKP akan mengevaluasi apakah Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPJMD) bersesuaian dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di SKPD. “Apakah nyambung program-program yang dirancang dan betul-betul tepat sasarannya,” pungkas Rudy.
Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzzaman, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam.
Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Suwandi, wakil dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kubu Raya, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Menjawab hal tersebut, Syarif mengungkapkan, walaupun Kabupaten Kubu Raya bukanlah kawasan yang masuk dalam perhitungan inflasi Kalimantan Barat, tetapi imbasnya harus dikendalikan karena akan berpengaruh ke tingkat kemiskinan dan stunting.
“Telah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang menjadi fokus setiap daerah itu terkait dengan bagaimana inflasi bisa dikendalikan, penurunan stunting, dan penanganan kemiskinan,” tutup Syarif.**
Discussion about this post