“Dari evaluasi itu juga, didapati bahwa indikator di level program daun kegiatan/sub kegiatan masih belum tepat, perencanaan yang tidak memperhatikan ASB, hingga pemenuhan infrastuktur yang belum memadai dalam pada sektor pariwisata tersebut. Tentunya hal ini harus dapat ditindaklanjuti,” tambah Rudy.
Selain itu, Rudy menyarakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengembangkan kemampuan manajerial. Berkaitan dengan itu, BPKP dapat mendampingi dan memberikan coaching melalui transfer of knowledge dengan melibatkan masyarakat setempat.
Yang terpenting, katanya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang harus memperhatikan dan menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), dan menurunkan kemiskinan.
“Itu akan menjadikan Bengkayang sebagai unggulan nasional, bahkan internasional,” kata Rudy.
Merespon hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Yustianus mengharapkan BPKP dapat mendukung seluruh langkah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan tata kelolanya.
“Kami berharap, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menuju good governance, mohon dukungan BPKP,” jawabnya.
Ia juga mengharapkan dukungan dan bimbingan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran perihal SAKIP hingga SPIP. Tidak hanya itu, dikatakannya, “Kami juga memohon ada beberapa program yang bisa dirancang bangun bersama sehingga visi misi bupati dapat tercapai.”
Terkait dengan pelaksanaan pengawasan, sebagai perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan, menurut Inspektur Kabupaten Bengkayang Antonius Freddy Romy, Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah menjalankan tugas pengawasan dengan menyusun program kerja tahunan Program kerja tahunan itu memuat program/kegiatan dalam rangka pemberian quality assurance, consulting services, maupun early warning system bagi kepala daerah.
Tentunya, menurut Romy, hal tersebut tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang terjalin, baik dari BPKP sebagai pembina SPIP dan APIP, serta dengan APH melalui MoU dalam penanganan pengaduan masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat karena telah mendampingi kami dalam pelaksanaan pengawasan intern di Kabupaten Bengkayang sehingga berjalan optimal,” tutup Romy.**
Discussion about this post