Pemerataan kesejahteraan rakyat harus terus dilakukan. Pemerataan ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Barat. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan pemerataan tersebut, tidak bisa lepas dari peran kolaboratif dan sinergi para pihak, seperti Kementerian Keuangan (kemenkeu) dan BPKP.
“Kolaborasi dan sinergi tersebut akan mengawal keberhasilan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat Kementerian Keuangan, Imik Eko Putro ketika menyambangi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap di ruang kerjanya, Senin 15 Januari 2024.
Imik juga menyoroti belum tergalinya potensi ekonomi pada beberapa daerah di Kalimantan Barat. Karena itu, koordinasi yang lebih intens diperlukan. Imik mengusulkan pertemuan langsung dengan para kepala daerah untuk menyampaikan hal-hal yang akan diprospek, serta masalah dan risiko yang mungkin terjadi.
“Kita tentukan orientasi kita untuk membantu pemerintah daerah dengan memotret berbagai aspek. Penggunaan anggaran, bagaimana program-programnya, itu semua penting diperhatikan di Kalimantan Barat,” ungkap pria lulusan Politeknik STAN angkatan 88 tersebut.
Menanggapi hal itu, Rudy yang pada saat itu didampingi Kepala Bagian Umum Puji Basuki dan Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Barlian Fransiskus Saragih, mengungkapkan bahwa concern Imik tersebut sangat penting diperhatikan.
Discussion about this post