Dunia politik juga ikut digelutinya, karena latar belakang organisasi yang aktif diikutinya, di antaranya menjadi Ketua PPM (Pemuda Panca Marga) tahun 1985 – 2000, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalbar tahun 1998-2008, Ketua AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) tahun 2000-2005, Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kalbar tahun 1998-2000, Ketua FKPPD (Forum Komunikasi Penerbitan Pers Daerah) Kalbar tahun 2000-2004, Manager Persipon tahun 2000-2010.
Di urusan seni bela diri, Werry juga ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Daerah Lemkari (Lembaga Karate-Do Indonesia) Kalbar tahun 2008-2015, Dewan Pembina Pemuda Pancasila tahun 2010, Dewan Pembina FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri TNI) Kalimantan Barat tahun 2015, Ketua IKM (Ikatan Keluarga Minang) Kalimantan Barat tahun 2020 dan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat sejak tahun 2020.
Masuk dunia politik, Werry juga pernah maju sebagai calon Bupati Kabupaten Kubu Raya pada 2018 lalu dan ikut nyaleg di tahun 2019 meski belum beruntung lolos. Tahun 2024 ini, ia kembali maju caleg dengan tekad memperjuangkan nasib pers daerah ini.
Dia menilai, saat ini media pers tidak sedang baik-baik saja. Hampir semuanya sekarat. Ada media yang pendapatannya bukan hanya turun drastis tapi malah cenderung habis, begitu pula yang punya pendapatan tapi tetap tidak cukup untuk saving, hanya membiayai operasional. Kalau kondisi tidak berubah, bisa jadi musim gugur kembali menerpa industri media.
Menurut Werry, yang bisa menolong media ada dua, yaitu pemerintah melalui regulasi dan masyarakat melalui donasi atau kepedulian. Aturan yang dibuat harus bermuara pada satu hal, yaitu membantu perusahaan pers.
Perusahaan media massa, jangan lagi dianggap sebagai entitas bisnis. Dia harus dianggap sebagai lembaga yang membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, menyalurkan informasi dan berpartisipasi dengan ide dan aspirasi untuk mengembangkan sistem demokrasi. Media harus dianggap sebagai partner pemerintah.
“Media saat ini sedang dalam kondisi sakit. Untuk hidup, apapun terkadang ditelannya agar bisa bertahan,” cetus Werry.
Menurutnya, masa depan media ditentukan oleh peduli tidaknya pemerintah dan masyarakat, bagaimana melihat posisi media pers dalam sebuah negara demokrasi. Kalau media pers mati satu persatu, yang rugi masyarakat, lantaran mereka akan disuguhi informasi yang asal-asalan, yang tidak jelas kredibilitasnya, sebab tidak dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan bertanggung jawab.
“Pemerintah selalu berharap peran media dalam menyajikan informasi-informasi yang positif yang mencerdaskan bangsa, namun pemerintah tidak berbuat sesuatu bagi media itu sendiri. Pemerintah hanya bisa menuntut, namun tidak memikirkan kelangsungan kehidupan mereka,” kata Werry.
Dia menyarankan, agar pemerintah daerah memberi porsi anggaran untuk media pers, terutama media-media lokal yang independen. “Ini akan saya perjuangkan ketika duduk di legislatif nanti. Dan kita mulai dari Kalimantan Barat,” tegasnya.**
Discussion about this post