Maulana menjelaskan, jenis PUJK yang dilaporkan, terdiri dari 18 pengaduan konsumen perbankan, 13 pengaduan konsumen perusahaan pembiayaan, 13 pengaduan konsumen perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, 6 pengaduan konsumen perasuransian, dan 1 pengaduan konsumen manajer investasi.
Dari sisi jenis permasalahan yang diadukan, 5 isu/permasalahan terbanyak dilaporkan terkait perilaku tetugas penagihan, persoalan klaim, kegagalan/keterlambatan transaksi, produk/layanan tidak sesuai penawaran, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang secara gabungan mencapai 54,90 persen dari total pengaduan.
Untuk Layanan SLIK, baik secara online maupun walk in hingga per Juni 2023, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat telah merealisasikan 2.569 Layanan SLIK, terdiri dari 1.525 Layanan SLIK online dan 1.044 Layanan SLIK walk in.
Jumlah Layanan SLIK untuk tahun 2023 dari Januari hingga Juni lebih besar 109,54 persen dibanding periode yang sama di tahun 2022, yang tercatat sebanyak 1.226 layanan. Peningkatan signifikan ini didorong oleh peningkatan jumlah Layanan SLIK Walk In sebesar 315,94 persen, kemudian Layanan SLIK Online yang meningkat sebesar 56,41 persen.
“Hal ini dapat menggambarkan beberapa hal, diantaranya semakin tingginya awareness masyarakat di Kalimantan Barat untuk pemeriksaan rutin kolektibilitas keuangan dari fasilitas kredit/pembiayaan yang sudah, sedang maupun akan digunakan,” kata Maulana.
Faktor lainnya, menurut dia, yakni tingkat kebutuhan masyarakat untuk mengambil kredit/pembiayaan ke lembaga jasa keuangan yang membutuhan dokumen iDeb SLIK sebagai salah satu persyaratan.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Dalam rangka upaya percepatan akses keuangan daerah melalui wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat secara aktif mendukung upaya pembentukan, penguatan kelembagaan dan pelaksanaan program kerja TPAKD. Telah terbentuk TPAKD di seluruh 14 Kabupaten/Kota, dengan 8 di antaranya dikukuhan secara serentak pada 14 November 2022.
Guna meningkatkan awareness dan peranan serta kontribusi pengurus dan anggota, hingga bulan Mei 2023, Kantor OJK Kalimantan Barat telah melaksanakan 9 kegiatan asistensi dan pendampingan.
Guna memastikan TPAKD memiliki program kerja yang mendukung program kerja tematik dan program nasional Pemerintah, memperkuat sektor ekonomi prioritas dan unggulan, serta mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan akses jasa keuangan, Kantor OJK Kalimantan Barat bersama 15 TPAKD se-Kalimantan Barat telah menetapkan 6 tema program kerja TPAKD Tahun 2023. Yakni, Pemberdayaan UMKM Menuju Berdaya Saing Nasional & Global, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Perluasan Titik Akses Keuangan (Delivery Chanel), Digitalisasi UMKM, Optimalisasi Program Proteksi Usaha Pertanian dan Peternakan, dan Ayo Cerdas Berinvestasi, dengan total 13 program kerja.
Beberapa implementasi program kerja yang menjadi highlight adalah Grand Launching Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi 75.489 Pekerja Rentan dan Pekerja Keagamaan se-Kalimantan Barat pada 16 Mei 2023, kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan. **
Discussion about this post