Pernyataan ini, juga menyerukan tindakan untuk menutup kesenjangan gender dan mendorong negara-negara anggota ILO untuk mempertimbangkan ratifikasi dan implementasi yang efektif dari standar ketenagakerjaan internasional terkait, mempercepat transisi dari perekonomian informal ke formal, serta memperkuat kerangka tata kelola untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Termasuk transisi yang adil guna membantu membangun ekonomi dan masyarakat yang ramah lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.
Revitalisasi pertumbuhan produktivitas dan pengembangan keterampilan ditekankan untuk menyediakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan fokus khusus pada transformasi digital, kesenjangan digital, dan pembelajaran seumur hidup.
Pernyataan tersebut menyoroti kebutuhan untuk memperkuat fondasi perlindungan dan ketahanan sosial dan ketenagakerjaan. Ini termasuk memperluas perlindungan sosial untuk semua pekerja, memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mengatasi kenaikan biaya hidup dengan kebijakan upah yang memadai, adil, tidak diskriminatif serta menghapuskan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak.
Selanjutnya menegaskan komitmen pemerintah dan mitra sosial di seluruh wilayah untuk terlibat dalam konsultasi menuju pembentukan Koalisi Keadilan Sosial Global.
Direktur Jenderal Houngbo berterima kasih kepada Pemerintah Singapura, yang telah menjadi tuan rumah APRM, dan memuji upaya para peserta yang telah menyusun dan menyetujui Pernyataan Singapura.
“Apa yang mengikat Anda bersama minggu ini, adalah komitmen Anda pada prinsip-prinsip dialog sosial dan dedikasi Anda untuk bekerja sama menuju pemahaman bersama tentang bagaimana kita dapat berbuat lebih baik untuk memperbarui keadilan sosial dan mencapai pemulihan yang berpusat pada manusia,” katanya.
ILO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. APRM ke-17 dihadiri oleh 388 delegasi – termasuk 22 menteri dan wakil menteri – yang mewakili pemerintah dan organisasi pekerja dan pengusaha dari 35 negara di kawasan Asia, Pasifik dan Negara-negara Arab.**
Discussion about this post