SEBANYAK 140 desa di Kalimantan Barat, saat ini masih blank spot, alias tak memiliki sinyal untuk mengakses jaringan internet. Wilayah Kalimantan Barat yang seluas 146,807 kilometer persegi, menjadi salah satu faktor belum meratanya jaringan internet hingga ke pelosok daerah, yang berpenduduk 5,46 juta jiwa ini.
Sofiarti Dyah Anggunia, Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Kalbar mengungkapkan, kondisi jaringan telekomunikasi di daerah ini, selain masih banyaknya wilayah yang blank spot, juga masih ada 914 desa yang sinyalnya lemah, sedangkan 914 desa memiliki sinyal kuat.
Sementara masyarakat yang telah menikmati jaringan internet saat ini, tercatat sebanyak 1400 desa, termasuklah kantor-kantor desa dan 1.433 warga telah menikmati jaringan internet. Artinya, mereka bisa menangkap sinyal yang disediakan oleh provider.
“Kendala yang kita hadapi adalah pembangunan yang belum merata, karena luasnya wilayah. Ke dua adalah tipikal demografi Kalbar, dengan penyebaran penduduk hingga ke pedalaman serta topografi wilayah perbukitan, di samping infrastruktur listrik dan jalan belum tersedia,” tutur Sofiarti dalam talkshow bincang Antara dan jurnalis di Kafe Bumi Pontianak, Kamis 21 Juli 2022.
Kegiatan talkshow yang dipandu oleh jurnalis Perum LKBN Antara, Rendra Oxtora ini bertajuk  Jurnalisme di tengah keterbatasan sinyal, menghadirkan narasumber Sofiarti Dyah Anggunia, Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Kalbar dan Kundori Ketua AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) Kalbar, dengan peserta para jurnalis dari berbagai media.
Menurut Sofiarti, dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi tercatat paling banyak desa yang blank spot, jumlahnya 51 desa. Disusul Kabupaten Sintang 42 desa, Kapuas Hulu 25 desa, Ketapang 20 desa, Kabupaten Landak ada 18 desa, Bengkayang 12 desa, Sanggau 11 dan beberapa desa lain yang angkanya di bawah sepuluh desa.
Dalam upaya pemerataan pembangunan digital ini, tak hanya dilakukan oleh pemerintah. Pihak swasta juga diajak masuk membangun BTS (Base Transceiver Station).
Sofiarti menjelaskan, untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) ada Bakti Kemenkominfo yang bertugas sebagai penyedia infrastruktur ekosistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bagi masyarakat. Sedangkan wilayah non3T langsung ditangani oleh Ditjen PPI Kemenkominfo.
“Bakti Kemenkominfo 2021 – 2023 menargetkan menara BTS di 563 desa dan sebanyak 1.543 akses internet fasilitas umum, sekolah, kantor desa dan Puskesmas. Saat ini 116 on air actual 47 bast lahan,” jelas Sofiarti.
Dia mengakui, tantangan digital yang tengah dikencangkan pemerintah saat ini, adalah masalah keterbatasan jangkauan, sinyal telekomunikasi dan akses internet di wilayah pedesaan.
Discussion about this post