Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada kuartal I 2023 tercatat sebesar 4,65 persen secara tahunan (yoy), dengan pangsa LU (Lapangan Usaha) Â terbesar adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
Sementara inflasi pada Mei 2023 Kalbar gabungan tiga kota (Kota Singkawang, Sintang dan Pontianak) IHK (Indeks Harga Konsumen) berada di angka 0,36 persen (mtm) atau secara tahunan 3,91 persen (yoy).
“Capaian tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, yang sebesar 0,48 persen (mtm) dan searah dengan inflasi nasional, yang sebesar 0,09 persen (mtm),” tutur N.A. Anggini Sari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat, pada acara halal bihalal dan Silahturahmi Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), di ruang Keriang Bandong BI Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 9 Juni 2023.
Anggini memaparkan, kontribusi perbankan terhadap perekonomian Kalbar tercermin dari: Penyaluran kredit di Kalimantan Barat yang tercatat sebesar Rp 86.84 triliun, tumbuh 0.67 persen (yoy) pada April 2023. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ini, didominasi kredit pada sektor pertanian dengan pangsa 43,4 persen.
BI menilai, kualitas kredit yang disalurkan berada pada level yang aman, dengan tingkat NPL yang terjaga yaitu 1.8 persen, dari batas wajar 5 persen. Intermediasi perbankan juga terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 73,6 triliun, tumbuh 0.46 persen (yoy) pada April 2023.
Selama bulan Mei 2023, BI bersinergi dengan BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah) dan stakeholders lainnya melakukan pengendalian inflasi dalam TPID, GNPIP (4K): High level meeting (HLM) dan capacity building, Operasi Pasar (melibatkan perbankan), pemberian bantuan Alsintan, penjajakan KAD, dan lainnya.
“Ini merupakan upaya kita bersama dalam mengendalikan inflasi, sehingga angkanya sesuai dengan yang ditargetkan,” jelas Anggini.
Sedangkan untuk peningkatan ekonomi syariah, dilakukan kegiatan Fesyar dan Gebyar Kalbar (Inkubasi UMKM, On boarding UMKM, Sosialisasi dan capacity building), Business matching, mempertemukan UMKM dengan perbankan, akselerasi digital SP di daerah. Terpenting lagi adalah, memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi uang tunai di daerah, bekerja sama dengan perbankan.
“Ke depan, dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar, kami mengajak perbankan dan stakeholders terkait untuk mendukung peningkatan penyaluran pembiayaan hilirisasi pertanian. Karena pertanian adalah sektor utama di Kalbar, dan hilirisasi akan memberi nilai tambah pada perekonomian serta ketahanan pangan dalam rangka pengendalian inflasi,” imbuh Anggini.
Dia menyampaikan, bahwa BI berkomitmen akan terus melakukan assessment dan merancang insentif makroprudensial guna mendukung intermediasi perbankan kepada sektor riil.
Khusus elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah, saat ini ada tiga Pemda yang masuk kategori digital berdasarkan IETPD ( Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian, yakni Singkawang, Mempawah dan Bengkayang. Kemudian SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) online oleh Pemprov Kalbar.
Transaksi digital dengan menggunakan QRIS ( Quick Response Code Indonesian Standard) per April 2023 tercatat sebanyak 453 ribu pengguna dengan pangsa pasar 28,23 persen.
Discussion about this post