Bank Indonesia resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam gelaran Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin 8 Mei 2023 dan disaksikan langsung dalam event Nobar (Nonton Bareng) di Hotel Orchad Pontianak, Kalimantan Barat. Kartu kredit pemerintah ini, tak dikenakan biaya transaksi.
Peluncuran KKP disebut Gubernur BI Perry Warjiyo, merupakan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia dan industri keuangan.” Keuntungan penggunaan kartu kredit pemerintah, dalam proses transaksinya tidak dikenakan biaya tambahan alias nol persen, bagi pengguna pemerintah. Sedangkan untuk kios atau merchant, dikenakan biaya yang lebih efisien dari biasanya,” jelas Perry.
Menurut dia, transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah, sekarang sudah menggunakan kartu domestik, dengan biaya nol persen untuk pemerintah serta biaya merchant lebih efisien. “Karena ini merupakan bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia,” kata Perry.
Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu, langsung meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan KKP. Utamanya, menggenjot transaksi produk asli dalam negeri.
“Saya minta seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah, serta mendukung perluasan QRIS antar negara, guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” imbuh Jokowi.
Peluncuran Kartu Kredit domestik segmen pemerintah di Indonesia ini, mencatat sejarah baru, berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI). Ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit, dengan pemrosesan secara domestik, untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kehadiran KKI, dinilai bermanfaat meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional.
Discussion about this post