Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus mendorong konektivitas dan infrastruktur digital, guna mendukung implementasi digitalisasi sistem pembayaran. Pemerintah Kota Pontianak memperkuat fondasi ini melalui pemanfaatan platform ePonti untuk pajak dan retribusi, perluasan penetrasi Internet Service Provider (ISP) baru, serta modernisasi jaringan di titik-titik layanan publik.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Singkawang meningkatkan ruang digital aman dan inklusif lewat pengoperasian 61 CCTV terintegrasi di 41 titik strategis serta penyediaan Wi-Fi gratis di berbagai ruang publik utama melalui program SI MATA INDAH.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Ketapang berfokus meminimalisir area blankspot wilayah 3T dengan merawat serta mengoperasikan 120 menara BTS BAKTI aktif hasil pemerataan infrastruktur secara berkala.
Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terus diperkuat untuk mengakselerasi ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) melalui berbagai inisiatif strategis.
Sementara di wilayah perbatasan, akselerasi adopsi pembayaran digital dipercepat melalui Focus Group Discussion (FGD) LENTERA Batas Negeri 2026 di PLBN Badau serta inisiatif pionir QRIS BETANG (Bangun Ekosistem Transaksi Antar Negara) yang mengintegrasikan digitalisasi di tiga PLBN (Entikong, Badau, Jagoi Babang), mendorong peran industri perbankan melalui perlombaan QRIS Racing Transaksi Antarnegara, serta identifikasi dan aktivasi titik strategis transaksi wisatawan mancanegara bersama ASITA, ASPPERWI, dan OPD teknis.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan, semangat Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa menjadi landasan untuk memperkuat sinergi transformasi ekonomi dan keuangan digital. Satu Nusa mengintegrasikan infrastruktur digital nasional agar sistem pembayaran semakin andal dan terkoneksi.
Satu Bangsa menyatukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan menghubungkan sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah, sementara Satu Bahasa menstandardisasi bahasa interkoneksi agar berbagai sistem dapat saling terhubung dan berinteroperasi.
“Ketiganya memperkuat implementasi BSPI 2030 untuk mewujudkan sistem pembayaran yang semakin efisien, inklusif, dan terjaga stabilitasnya, sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Destry Damayanti saat membuka High Level Talk bertema Sinergi Kebijakan untuk Mengakselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital. Seminar ini masih merupakan rangkaian acara FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta 24 September 2026.
Ia menyampaikan, bahwa penguatan konektivitas dan infrastruktur digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan data untuk mendukung integritas transaksi yang aman dan terpercaya, serta pengembangan inovasi dan talenta digital.
Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa transformasi digital perlu diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin terintegrasi, inovatif, dan inklusif. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia mendorong penguatan Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD).
Discussion about this post