Digitalisasi transaksi melalui ID Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account bukan hanya soal kecepatan layanan, tetapi peningkatan sistem yang terintegrasi, sehingga setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat dipantau secara real-time.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap setelah kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025 yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat pada Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Aunurrofik.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi transformasi digital di Kalimantan Barat dengan diluncurkannya kanal pembayaran digital baru, yakni ID Billing, QRIS Dinamis, dan Virtual Account oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Ria Norsan dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Discussion about this post