“Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ria Norsan berharap, kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan BPKP dapat mempercepat pemerataan infrastruktur jaringan serta meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat.
Dengan adanya kanal baru ini, diharapkan pelayanan publik seperti pembayaran pajak dapat dilakukan semudah menggunakan aplikasi di ponsel, meniru keberhasilan daerah maju lainnya.
Selain peluncuran sistem, kegiatan ini juga fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan.
“Transformasi digital ini menuntut aparatur yang adaptif. BPKP mendukung penuh upaya peningkatan kapasitas ini agar inovasi yang diluncurkan hari ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas belanja publik,” ujar Rudy.*
Discussion about this post