Sebagai langkah besar dalam meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di sektor perikanan Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan dukungan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), secara resmi meluncurkan Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan pada Kapal Perikanan pada Selasa, 9 September 2025, di Kota Tarakan.
Acara tersebut diresmikan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang yang diwakili oleh Robby Yuridi Hatman, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan. Ini menandai tonggak penting dalam komitmen provinsi untuk melindungi awak kapal perikanan dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi maritim.
Industri perikanan Kalimantan Utara, yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, merupakan penggerak perekonomian yang penting bagi wilayah tersebut.
Dengan sumber daya laut dan darat yang berlimpah seperti rumput laut dan sistem sungai, provinsi ini menjadi rumah bagi lebih dari 16.400 awak kapal perikanan dan 11.117 kapal penangkap ikan – hampir 96 persen di antaranya adalah kapal skala kecil berkapasitas di bawah 5 GT yang beroperasi dalam radius 12 mil laut.
Tim Pengawasan Bersama yang baru dibentuk ini bertugas melindungi hak dan kesejahteraan para awak kapal perikanan, terutama yang berada di kapal penangkap ikan.
Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/295/2025, yang ditandatangani pada 2 Mei 2025. Beroperasi di bawah pengawasan langsung Gubernur, tim ini terdiri dari pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Inisiatif ini meliputi penguatan peraturan ketenagakerjaan, pelaksanaan pengawasan bersama, peningkatan koordinasi antara pengawas perikanan dan ketenagakerjaan, serta pengembangan sistem pendidikan dan informasi berbasis teknologi.
Gubernur Zainal Arifin Paliwang dalam pidatonya menggambarkan inisiatif ini sebagai upaya konkret untuk memastikan kondisi kerja yang layak seraya memajukan industri perikanan provinsi.
“Sumber daya kelautan Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan industri perikanan dan bersama-sama kita dapat mentransformasi industri perikanan Kalimantan Utara di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan martabat, keselamatan dan kesempatan bagi semua awak kapal perikanan,” ujarnya.
Peluncuran ini juga memperingati 75 tahun keanggotaan Indonesia di ILO dan mendukung upaya Indonesia dalam mereformasi pengawasan ketenagakerjaan di industri perikanan.
Discussion about this post