Hingga 23 September 2026, penyaluran FLPP di Kalimantan Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp470,44 miliar untuk 3.588 unit rumah (debitur).
Dari sisi lembaga penyalur, Bank BTN menjadi perbankan dengan kontribusi tertinggi yang menyalurkan Rp247,82 miliar untuk 1.894 debitur, diikuti oleh Bank Syariah Nasional sebesar Rp94,26 miliar (715 debitur) dan Bank BNI sebesar Rp80,54 miliar (615 debitur).
Secara sebaran wilayah, Kabupaten Kubu Raya mencatatkan realisasi penyaluran FLPP tertinggi di Kalimantan Barat dengan nilai mencapai Rp292,25 miliar untuk 2.224 unit rumah.
Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Ketapang dengan penyaluran senilai Rp67,11 miliar (515 unit) dan Kabupaten Sintang sebesar Rp44,75 miliar (341 unit).
“Kehadiran skema pembiayaan ini membuktikan komitmen APBN dalam mempermudah akses kepemilikan rumah yang aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru daerah,” ujar Rahmat.
Ia menilai, sinergi yang kian solid antara APBN dan APBD di Kalimantan Barat terbukti menjadi modal utama dalam mengawal ketahanan ekonomi daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional.
Dampak nyata instrumen fiskal ini, tercermin langsung dari keberlanjutan pemenuhan gizi anak, pemerataan akses pendidikan dasar, perluasan layanan kesehatan, penguatan permodalan UMKM, hingga kemudahan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ke depan, Kemenkeu Satu Kalimantan Barat bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan efektivitas penyaluran anggaran agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya terakselerasi pesat, tetapi juga semakin inklusif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya. **
Discussion about this post