Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat tidak hanya memicu masalah polusi udara, tetapi juga mengancam ketersediaan air baku masyarakat. Di tengah kemarau dan ancaman krisis air bersih tersebut, fenomena intrusi air laut memperburuk kualitas air Sungai Kapuas. Ini menimbulkan keluhan rakyat Kota Pontianak atas pasokan air bersih yang sudah asin dari Perumdam Tirta Khatulistiwa.
Merespon krisis air bersih tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap turun langsung memantau penanganan air asin itu. Ia didampingi oleh Kepala Bagian Umum Marwanta Purba dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Seno Winardi.
Pantauan itu dilakukan langsung ke sumber air di Waduk Penepat di Desa Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis 3 September. Hal itu untuk memastikan tata kelola, keandalan infrastruktur, serta efektivitas penyaluran air bersih kepada masyarakat.
Sebab, intrusi air laut telah menyebabkan kualitas air bersih di wilayah Pontianak terganggu dan terasa asin. Berdasarkan data pemantauan kualitas air, kadar garam (salinitas) Sungai Kapuas yang menjadi sumber utama air baku telah melonjak drastis hingga menembus angka 5.000 mg/L. Angka ini jauh melampaui ambang batas maksimum kesehatan yang dipersyaratkan untuk air minum (di bawah 300 mg/L) maupun air mandi (maksimum 600 mg/L).
Kondisi tersebut mendesak optimalisasi Waduk Penepat yang selama ini dikelola Perumdam Tirta Khatulistiwa, yaitu sebagai salah satu benteng utama sumber air baku tawar alternatif. Dalam pemantauannya, Rudy menegaskan komitmen BPKP untuk mendorong percepatan perbaikan infrastruktur serta penanganan krisis air baku tersebut.
“Hari ini kita merespons keluhan masyarakat terkait air asin di Pontianak. Salah satu penyebab utamanya ternyata adalah, perpipaan dan pompa yang kurang terpelihara, mungkin karena kita abai,” tegas Rudy.
Discussion about this post