Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa.
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan, bahwa penerapan tata kelola yang kuat menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.
Sophia menjelaskan, bahwa lanskap risiko global berkembang semakin cepat dan kompleks, sehingga menuntut organisasi untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.
Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi.
Menurut Sophia, governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada penguatan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan dan contoh praktik terbaik yang berkembang dalam RGS 2026 dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.
Discussion about this post