Tokoh masyarakat setempat juga meminta tersedianya Papan lnformasi Proyek. Kewajiban pemasangan plang proyek sebagai hak publik untuk mengetahui sumber dana dan pelaksana. ldentitas Pelaksana. Terpenting lagi adalah kejelasan nama perusahaan yang bertanggung jawab agar masyarakat memiliki jalur aduan yang jelas.
Noven mengungkapkan, keresahan warga saat ini berakar pada “trauma pembangunan” masa lalu. Masyarakat teringat akan kegagalan proyek oleh PT Conbloc lnfratecno pada tahun 2017 silam.
Dengan pagu anggaran fantastis sebesar Rp 233.837.881.286,90, perusahaan tersebut dituding menghilang “bagaikan ditelan bumi” sebelum menuntaskan kewajibannya. Akibatnya, pembangunan jalan yang seharusnya selesai pada 2019 menjadi mangkrak.
Noven mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polri, Kejaksaan Agung hingga KPK, untuk mengusut tuntas jejak PT Conbloc lnfratecno, terkait pambangunan jalan batas Kecamatan Sekayam, Entikong dan Rasau. la juga meminta BPJN Kalbar tidak menutupi kasus tersebut.
“Harapan besar kini tertuju kepada Bapak Asep Syarip Hidayat, ST, M,Eng mengingat rekam jejak beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satker, di mana saat itu proyek jalan paralel perbatasan mengalami kegagalan oleh PT Conbloc lnfratecno. Posisinya sebagai Direktur Pembangunan Jalan saat ini, seharusnya menjadi pintu masuk untuk bersih-bersih masa lalu.,” ujar Noven.
“Kami menaruh harapan besar keberanian moral beliau, untuk mengungkap fakta yang selama ini tersimpan rapat. Penuntasan kasus ini adalah satu-satunya cara memberikan rasa adil bagi masyarakat,” tegas Noven.
Menurut dia, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata tapi harus membuktikan komitmen nyata dengan menyelesaikan infrastruktur perbatasan hingga tuntas.
Masyarakat berharap terjadinya pembangunan yang adil dan merata, terutama untuk pembangunan infrastruktur jembatan seperti ini, yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengangkut hasil-hasil pertaniannya dan bukan sebaliknya malah membuat busuk hasil pertanian mereka, akibat pembangunan infrastruktur yang tidak tuntas.
“Transparansi pada proyek Jembatan Ketungau 1 kini menjadi ujian bagi BPJN, Satker, dan PPK. Apakah pembangunan ini, benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, atau sekadar proyek tanpa pertanggungjawaban?” kata Noven. **
Discussion about this post