“Dengan program MBG, Pemerintah Kabupaten Sintang akan dapat memastikan anak-anak bisa sekolah, selain mendapatkan gizi layak. Mereka tidak perlu lagi kerja di kebun,” ungkapnya.
Terkait pasokan pangan, Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang memetakan sektor peternakan dan pertanian yang perlu digali.
“Ini agar UMKM lokal bisa menjadi penyuplai utama, bukan sekadar menjadi penonton bagi penyedia dari luar daerah,” katanya.
MBG Memutar Ekonomi
Sementara itu, di Kabupaten Melawi pada Kamis, (29/01). Rudy melihat potensi besar pada sektor peternakan dan pertanian sebagai penopang Dapur MBG. Dapur MBG juga penting untuk kepentingan perputaran perekonomian, yaitu melalui pemberdayaan UMKM lokal dan perusahaan daerah.
Sebagai bukti, dua perusahaan daerah air minum di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi mulai menjual air minum ke Dapur MBG. “Penghasilannya, sekitar Rp300 – 500 ribu per bulan per Dapur MBG,” katanya. Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko korupsi.
Manajemen risiko korupsi sangat krusial dalam pelaksanaan program strategis ini, katanya.
“Satu saja kesalahan terjadi, maka citra institusi akan buruk. Oleh karena itu, manajemen risiko korupsi harus dibuat secara konkret, bukan sekadar urusan administratif,” ujarnya.
Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, BPKP berkomitmen mengawal program MBG di Kalimantan Barat agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Program MBG ini akan mampu memutus rantai kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi di Kalimantan Barat melalui kemandirian pangan lokal.**
Discussion about this post