“Keputusan strategis untuk mengatasi kebocoran air itu akan membutuhkan investasi besar, yang perlu dikelola risikonya dan harus diputuskan lewat Komite Investasi dan Risiko,” jelasnya.
Di Sintang sendiri, Rudy juga mengingatkan, risiko terbesar korporasi daerah sering kali berkaitan dengan risiko reputasi dan risiko politik dalam pengambilan keputusan strategis.
“Keberadaan tata kelola pengambilan keputusan strategis melalui komite-komite dan Dewan Pengawas akan memitigasi risiko reputasi dan risiko politik tersebut, sedangkan Direksi cukup mengelola dan menjalankan program mitigasi risikonya,” tegasnya.
Rudy juga mengingatkan, hambatan utama di daerah seringkali adalah lambatnya pengambilan keputusan karena tata kelola korporasi yang buruk. Dengan adanya komite-komite yang melibatkan unsur ahli atau pihak terkait, korporasi daerah dapat bergerak lebih lincah, tanpa harus terjebak dalam birokrasi yang kaku.
“Poinnya, jangan sampai Direksi mengambil alih pengambilan keputusan strategis. Harus ada analisis risiko terlebih dahulu yang melibatkan Dewan Pengawas melalui komite-komite tata kelola,” ungkapnya.
Tata kelola pengambilan keputusan-keputusan strategis melalui komite-komite tata kelola akan memungkinkan keputusan yang diambil tidak bias, tetapi berdasarkan kebutuhan obyektif dan kajian yang komprehensif, tegasnya.
Kunjungan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan skor maturitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) di lingkungan BUMD Air Minum Kalimantan Barat, sekaligus memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.**
Discussion about this post