Dijelaskannya, ke depan, pengelolaan air limbah terintegrasi adalah keniscayaan. Manajemen Perumdam harus mengantisipasi, jangan sampai nanti kebijakan berubah atau Perumdam menjadi tidak dipercaya sehingga dibentuklah badan baru untuk mengelola limbah.
Akibatnya, potensi pendapatan besar dari pengolahan limbah akan hilang. Pontianak sendiri sedang menuju ke integrasi pengolahan limbah dengan layanan air bersih. “Pembangunan rumah atau ruko akan terkoneksi ke satu instalasi pengolahan. Karena itu, manajemen risiko harus disiapkan sejak sekarang,” pungkas Rudy.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyatakan bahwa manajemen risiko adalah kunci untuk mengidentifikasi potensi masalah krusial di lapangan, mulai dari intrusi air laut hingga tingkat kebocoran jaringan Perumdam yang masih di angka 30,6 persen.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi potensi masalah sekaligus peluang. Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen,” tegas Edi.
Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Abdullah, menjelaskan, manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih dari hulu hingga hilir yang memiliki kompleksitas tinggi.
“Dari air baku di Sungai Kapuas hingga sampai ke pelanggan, di setiap tahapan itu ada risiko. Karena itu, kami meminta pendampingan BPKP agar risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelas Abdullah.
Diskusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas manajemen risiko Perumdam Tirta Khatulistiwa dalam mengidentifikasi risiko sejak dini, dan nantinya dapat memitigasi risiko dan menyiapkan rencana tindak pengendalian (RTP) yang diperlukan.
Dengan demikian, keberlanjutan layanan air bersih dan pengembangan layanan limbah di Kota Pontianak dapat berjalan akuntabel dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi daerah.*
Discussion about this post