Sementara itu, penerimaan bea dan cukai tumbuh kuat mencapai 96,87 persen berkat dorongan komoditas ekspor seperti CPO dan produk turunannya. Potensi ekspor daun kratom juga terus diamati sebagai salah satu motor tambahan penerimaan daerah.
PNBP tumbuh 6,19 persen menjadi Rp1.101,90 miliar, meliputi PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Belanja negara di Kalimantan Barat terealisasi Rp 23.965,09 miliar atau 77,22 persen dari pagu.
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 6.827,23 miliar dengan komposisi belanja pegawai Rp 3.795,38 miliar, belanja barang Rp 2.448,40 miliar, serta belanja modal Rp 567,84 miliar yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Belanja bansos tersalur Rp15,61 miliar, terutama pada program bantuan pendidikan.
Belanja Pemerintah Pusat berada dalam tren pengelolaan yang semakin efektif, efisien, dan terarah pada penguatan layanan publik. Penyaluran Transfer ke Daerah juga menunjukkan akselerasi. Hingga 31 Oktober 2025, TKD terealisasi Rp 17.137,86 miliar atau 82,18 persen dari alokasi.
Komponen TKD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11.313,43 miliar, Dana Desa Rp1.462,23 miliar, Dana Bagi Hasil Rp972 miliar, DAK Non Fisik Rp2.818,18 miliar, DAK Fisik Rp531,26 miliar, serta Insentif Daerah Rp40,76 miliar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima TKD terbesar secara nominal dengan Rp 2.528,75 miliar, dipengaruhi oleh tingginya penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.710,79 miliar. Terdapat pula penyesuaian rincian alokasi TKD sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, antara lain penyesuaian DAU dari Rp13.508 miliar menjadi Rp12.978 miliar, serta DAK Fisik dari Rp1.545,34 miliar menjadi Rp 802,08 miliar.
Pada sisi kinerja APBD, realisasi konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat hingga Oktober 2025 menunjukkan Pendapatan Daerah sebesar Rp19.601,82 miliar yang terdiri dari PAD Rp4.574,67 miliar dan Pendapatan transfer Rp14.973,77 miliar.
Sementara itu Belanja tercatat sebesar Rp16.400,77 miliar, sehingga menghasilkan surplus Rp3.201,05 miliar. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi, masingmasing Rp1.702,30 miliar dan Rp1.400,67 miliar.
Pada sisi pajak daerah, komponen konsumtif terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mencapai Rp 661,79 miliar, sedangkan komponen non konsumtif terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp395,26 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp383,00 miliar.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga November 2025 menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki daya tahan ekonomi yang baik dengan dukungan fiskal yang solid.
Kinerja pendapatan menguat dan belanja terus diarahkan pada sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, serta penguatan daya saing ekonomi daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan mempertahankan momentum positif hingga akhir tahun.*
Discussion about this post