Kementerian Keuangan Kalimantan Barat menggelar Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi November Tahun 2025 untuk memaparkan kondisi perekonomian regional serta realisasi fiskal hingga 31 Oktober 2025. Ekonomi Kalimantan Barat tetap bergerak stabil di tengah dinamika global, ditopang oleh konsumsi domestik, penguatan sektor utama, serta perbaikan kinerja fiskal.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2025 tercatat 70,90 persen, dengan partisipasi laki-laki sebesar 85,32 persen. Ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat, yang tercermin dari Gini Rasio 0,316, berada di bawah angka nasional namun menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan.
Garis kemiskinan berada pada Rp 622.882 per kapita, sedangkan tingkat kemiskinan Kalimantan Barat mencapai 6,16 persen, masih di bawah rata-rata nasional.
Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 72,09, menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori tinggi, meskipun belum menyamai capaian nasional maupun regional Kalimantan.
Aktivitas ekonomi daerah terus ditopang oleh kinerja sektor unggulan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp 82.695,18 miliar, sementara atas dasar harga konstan berada di Rp 42.996,98 miliar. Struktur ekonomi Kalimantan Barat tetap didominasi tiga lapangan usaha utama, yakni pertanian dengan kontribusi 21,50 persen, industri 16,02 persen, dan perdagangan 13,89 persen.
Ketiga sektor ini menjadi sumber daya ekonomi yang menopang ketahanan daerah, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas dan permintaan pasar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 4,70 persen.
Inflasi hingga Oktober 2025 juga terjaga. Inflasi year-on-year berada pada 2,07 persen, sedangkan inflasi tahun kalender 1,33 persen dan inflasi bulanan 0,17 persen. Indeks Harga Konsumen mencapai 108,24.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani menempati posisi keempat tertinggi secara nasional, menggambarkan kondisi kesejahteraan petani yang tetap meningkat.
“Kinerja APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 menunjukkan peran fiskal yang semakin kuat, dalam menopang perekonomian daerah, serta mendukung kualitas layanan publik bagi masyarakat,”kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono.
Pada sisi fiskal, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp 9.809,87 miliar atau 79,01 persen dari target. Penerimaan perpajakan per sektor mengalami peningkatan dibandingkan periode yang salam tahun sebelumnya. Peningkatan terutama berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan, yang seluruhnya terkait komoditas sawit.
Penerimaan perpajakan yang berasal dari PPh dan PBB mengalami kontaksi masing-masing sebesar 24,61 persen dan 67,41 persen. Meski demikian PPN tumbuh positif 7,72 persen, menunjukkan adanya aktivitas konsumsi dan perdagangan yang masih kuat.
Discussion about this post