Sebagai turunan implementasi kebijakan regional, pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat, Abidin Abdul Haris, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalbar menyampaikan komitmen Bank Indonesia untuk proaktif mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat.
“Sinergi yang ditempuh selama ini berhasil membawa Kalimantan Barat (Kalbar) tumbuh di atas 5 persen sepanjang tahun 2025, didorong oleh kinerja yang solid dari berbagai komponen utama, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha,” tutur Abidin pada acara PTBI 2025, Jumat 28 November 2025 di Pontianak.
Hingga triwulan III 2025 andil pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, serta didorong oleh andil pertumbuhan lapangan usaha pertambangan, perdagangan, dan konstruksi yang semakin ekspansif.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diperkirakan akan mencapai 5,26 – 5,39 persen secara tahunan (yoy) untuk keseluruhan tahun 2025. Pencapaian tersebut searah dengan kinerja ekonomi nasional yang berdaya tahan.
Di sisi inflasi, capaian upaya pengendalian inflasi atas sinergi terbaik TPID Kalbar berhasil mengawal inflasi, yang pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,07 persen (yoy) atau terendah ke dua di Kawasan Kalimantan dan termasuk 10 provinsi dengan capaian inflasi terendah tingkat nasional.
Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi dan berbagai upaya konkrit yang dilakukan oleh TPID provinsi dan kab/kota, laju inflasi Kalimantan Barat diperkirakan akan berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen pada akhir tahun 2025.
Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia bersama TPID se-Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, antara lain pelaksanaan GPM/OP sebanyak lebih dari 211 kali di 14 kabupaten/kota melalui koordinasi dengan pemda dan TNI/POLRI. Penyaluran SPHP Bulog 26 ribu ton beras dan 233 ton jagung, realisasi luas tambah tanam padi 27 ribu hektar, serta realisasi 9 Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Dari sisi perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran, Nilai Dana Pihak Ketiga Kalimantan Barat mencapai Rp 87,27 triliun dengan total kredit sebesar Rp 98,4 triliun yang didorong oleh peningkatan kredit konsumsi dan investasi.
Dana Pihak Ketiga Syariah tumbuh hingga Rp5,72 triliun diikuti pertumbuhan pembiayaan yang cukup tinggi. Tingkat NPL di Kalimantan Barat terjaga 1,95%, berada di bawah ambang batas 5 persen.
Bank Indonesia terus mendorong inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) melalui implementasi QRIS dan BI-Fast yang tercermin dari capaian volume transaksi QRIS mencapai 58,25 juta transaksi dengan 760 ribu pengguna. Bank Indonesia juga turut mendukung upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, yang saat ini mencapai skor IETPD 89,8 persen.
Discussion about this post