Banyak mahasiswanya terlibat dalam kegiatan riset, advokasi, hingga forum-forum HAM. “UPB ini hidup, dinamis, dan punya energi mahasiswa yang kuat,” ujar Wamen HAM Mugiyanto.
Karena itu, ia berharap kampus dapat menjadi pusat pemikiran yang memperluas cakupan isu HAM. Peran pimpinan kampus dianggap penting untuk memastikan nilai-nilai ini menembus ruang kelas, organisasi mahasiswa, hingga kegiatan pengabdian masyarakat.
Di bagian akhir kuliah umum, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan rencana Kementerian HAM untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan UPB Pontianak. Kerja sama itu mencakup penyusunan usulan kebijakan tentang masyarakat adat serta penguatan regulasi HAM yang lebih berpihak pada kelompok rentan.
UPB Pontianak dinilainya memiliki “kapasitas akademik yang solid”, terutama Fakultas Hukum yang selama ini aktif menyumbang kajian kebijakan.Selain itu, posisi Rektor UPB Pontianak Dr. Purwanto sebagai Koordinator Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kalbar membuat kampus ini dinilai strategis untuk mendorong kolaborasi lintas kampus di wilayah tersebut.
“Kami ingin bekerja sama dengan erat untuk melakukan penguatan HAM di Indonesia melalui kampus,” tegas Wamen HAM Mugiyanto sebelum menutup kuliah umum.
Melalui pesan yang ringkas namun tajam, kuliah umum itu mengingatkan kembali bahwa ruang digital membutuhkan juru bicara baru, mahasiswa peka, kritis, dan berani menjaga nilai kemanusiaan.*
Discussion about this post