Peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan tata kelola dan kesejahteraan rakyat, terus dilakukan dengan komitmen yang tinggi. Untuk itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2025 kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di ruang kerja Gubernur Kalimantan Barat, Selasa 7 Oktober 2025.
LED BPKP tersebut disampaikan melalui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, setelah melalui seleksi yang ketat di BPKP. Laporan tersebut menyoroti isu-isu strategis di Kalimantan Barat yang harus segera ditindaklanjuti terkait dengan Program Presiden Prabowo.
Khususnya, terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), keterbatasan kapasitas fiskal, serta ketimpangan antar daerah kabupaten/kota dalam tingkat SDM, kesehatan dan pendidikan, serta keuangan serta tata kelola.
“Melalui berbagai tahapan seleksi ketat, dari 36 LED Provinsi, hanya 16 LED Provinsi yang lolos seleksi untuk disampaikan ke Gubernur setempat, termasuk untuk Kalimantan Barat,” jelas Rudy.
Diungkapkannya, LED tersebut secara komprehensif memetakan posisi Kalimantan Barat di “persimpangan jalan”, yang sedang dihadapkan pada tantangan IPM tahun 2024 di tingkat 31 dari 38 provinsi.
Tantangan ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas fiskal, ketimpangan antar daerah, serta masalah pada sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan, keuangan serta tata kelola, jelasnya.
Rudy mengungkapkan, BPKP dalam LED tersebut telah merekomendasikan pembenahan komprehensif pada tiga permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing daerah, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Isu-isu tersebut saling terkait dengan peningkatan kemandirian fiskal dan pembenahan tata kelola.
Sesuai dengan surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang mengantarkan LED tersebut, Gubernur diharapkan dapat menciptakan kebijakan terpadu yang berkelanjutan dalam penanganan kemiskinan, penguatan UMKM, dan pemerataan program pembangunan.
BPKP juga mengharapkan potensi pendanaan UMKM melalui dana yang dikucurkan Pemerintah ke Bank Himbara senilai Rp200 Triliun dapat dimanfaatkan di Kalimantan Barat.
Merespon hal yang disampaikan Rudy, Gubernur Ria Norsan mengungkapkan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah strategis. Pihaknya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.
Norsan juga mengungkapkan permasalahan infrastruktur jalan dan pelayanan kesehatan. Beliau menyoroti, data kondisi jalan yang dianggap tidak valid dan peran jalan dalam memajukan perekonomian.
Discussion about this post