KEAMANAN pangan, rantai supply, dan distribusi MBG merupakan risiko program MBG yang perlu dimitigasi saat ini. Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, diperkirakan risiko program MBG akan bergeser menjadi risiko kecukupan gizi, risiko rantai supply, dan risiko lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap ketika membuka kegiatan Anindhacitya Kalimantan Barat Tanya Bincang ke-6 yang diselenggarakan Deputi Bidang Investigasi BPKP bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat, 21 Maret 2025.
Untuk itu, dalam giat yang bertajuk Fraud Control Plan Lintas Sektor: Aksi Kolektif dan Kolaboratif Mengawal Program MBG, Rudy mengungkapkan perlunya penerapan manajemen risiko untuk memastikan keterlibatan setiap pihak dalam pelaksanaan MBG.
Hal ini mengingat sumber daya yang terbatas dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
Mengutip Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshori, Rudy mengungkapkan, Dewan Ekonomi Nasional pada Rabu 19 Maret menyampaikan telah melakukan kajian terhadap dampak positif dari Program MBG.
“Program MBG dalam konteks pro jobs bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sampai 1,9 juta buah, terutama di bidang agrikultur. Dalam aspek pro poor, bisa mengurangi kemiskinan sampai menjadi 5,8 persen dan juga pengurangan ketimpangan,” ujar Rudy mengutip pernyataan Arief.
Semua hal tersebut bisa terjadi apabila roll out atau pengenalannya sesuai dengan ketentuan dan berjalan baik. Tidak hanya itu, Rudy mengungkapkan, DEN telah merekomendasikan dilakukannya business process review dan audit rutin oleh BPKP.
Discussion about this post