Di kesempatan yang sama, guna mendukung tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut, Rudy menyarankan beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh para kepala daerah.
Pertama, para gubernur/bupati/wali kota harus membatasi kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Kedua, mereka harus mengurangi belanja perjadin sebesar 50%. Ketiga, mereka harus membatasi belanja honorarium.
Keempat, para gubernur/bupati/wali kota harus mengurangi belanja bersifat pendukung dan outputnya tidak jelas. Kelima, mereka harus fokus mengalokasikan anggaran untuk mencapai target kinerja layanan publik. Keenam, mereka harus selektif dalam memberikan hibah ke Kementerian/Lembaga (termasuk ke TNI/Polri). Ketujuh, mereka harus menyesuaikan belanja APBD dari TKD.
Menurut Rudy, penyesuaian belanja APBD dari TKD ini harus segera dilakukan karena perintah langsung dari Prabowo.
“Dengan percepatan evaluasi perencanaan dan anggaran, sebagaimana diperintahkan dalam Diktum Keenam, BPKP akan mengawasi para kepala daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden tersebut,” ujar Rudy.
Dalam Diktum Keenam Instruksi Presiden tersebut, BPKP diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara menyeluruh, terutama mengefisienkan anggaran senilai Rp306,69 triliun.
Selain itu, Rudy mengingatkan kembali para kepala daerah, Presiden Prabowo telah menegaskan secara berulang pentingnya efisiensi ini.
“Para kepala daerah harus segera mengkomunikasikannya ke berbagai unsur di daerah, terutama terkait langkah selektif dalam pemberian hibah ke satuan-satuan di daerah,” katanya.
BPKP akan terus mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden agar program nasional Presiden Prabowo berjalan dengan baik di tengah situasi krisis dunia saat ini, tutupnya.**
Discussion about this post