Dalam hal terjadi kelebihan pemungutan PPN sebesar 1 persen dari yang seharusnya 11 persen, namun terlanjur dipungut sebesar 12 persen, diberikan pengaturan sebagai berikut : Pertama, pembeli dapat meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN sebesar 1 persen kepada penjual. Ke dua, atas permintaan pengembalian kelebihan PPN tersebut, PKP penjual melakukan penggantian Faktur Pajak.
Sebelumnya Kemenkeu telah resmi menerbitkan regulasi yang mengatur tentang tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah, yakni PMK Nomor 131 tahun 2024 yang langsung diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarat pada Selasa 31 Desember 2024.
Pasal 2 Ayat 2 dan 3 dalam beleid itu menetapkan tarif PPN 12 persen dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor  bermotor yang dikenali pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
Sementara untuk barang dan jasa di luar kelompok tersebut, PPN yang dikenakan adalah tarif efektif 11 persen yang diperoleh melalui mekanisme dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain.
Nilai lain yang dimaksud, yaitu 11/12 (sebelas per duabelas) dari nilai impor, harga jual atau penggantian. Nilai lain, kemudian dikalikan dengan tarif PPN 12 persen. **
Discussion about this post