Kontribusi Pajak Kalbar Terendah di Pulau Kalimantan

Tidak hanya itu, Bari juga mengungkapkan, ditemukan kendaraan-kendaraan luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Barat.

Menurutnya, kendaraan-kendaraan tersebut harus dimutasikan ke Kalimantan Barat agar daerah terbantu dengan penambahan pungutan (opsen) pajak kendaraan bermotornya.

Menanggapi itu, Rudy menyampaikan, permasalahan yang dihadapi daerah dalam pungutan pajak bukan hanya terkait teknis internal, tetapi juga dari luar.

“Masalah besar dalam peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia dan Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan adalah keberadaan shadow/underground economy atau black market (pasar gelap),” ujar Rudy.

Akibatnya, banyak aktivitas yang mestinya berkontribusi terhadap roda perekonomian, tetapi tidak tercatat dan pajaknya pun minim, tegasnya.

Aktivitas pasar gelap tersebut seperti aktivitas legal yang disembunyikan dari otoritas publik, produksi barang dan jasa yang dilarang hukum, produksi legal yang tidak berbadan hukum, dan produksi rumah tangga untuk digunakan sendiri yang tidak dikenakan pajak.

Katanya, “Adanya shadow economy sangat berdampak bagi PAD Kalimantan Barat.”

Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan PBBKB Kalimantan Barat stagnan karena BBM banyak dibeli dari pasar gelap.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya mengatasi pasar gelap tersebut, yaitu dengan penerbitan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Rudy meminta, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerapkan berbagai strategi yang berfokus pada peningkatan kepatuhan, optimalisasi potensi, serta pengawasan.

“Strategi tersebut harus melibatkan stakeholder-stakeholder, seperti BPKP, Kementerian Keuangan, dan TNI/Polri,” jelasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pj. Bupati Sanggau Suherman juga turut mengajak seluruh elemen pengusaha dan pihak ketiga bekerja sama membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi pungutan daerah.

Rapat koordinasi tersebut juga diisi materi oleh narasumber lainnya,  seperti dari Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Hisamudin, Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau Willem Suherman, Perwakilan Polres Sanggau, dan Perwakilan Bank Kalbar. **