“Karena hal tersebut, pada akhirnya kami merekrut aparat-aparat desa yang masih muda sebagai kepala seksi yang paham betul terkait pengelolaan desa,” ujar Sanusi.
Terkait pemilihan kepala desa di desanya, katanya, sedari awal rekam jejak sangat diperhatikan dalam kontestasi. “Apabila terdapat penyimpangan, kembali lagi kepada sumber daya manusianya sendiri,” ujar Sanusi.
Tidak hanya itu, katanya, ketidakpaduan visi-misi kepala desa dengan permintaan masyarakat juga sangat mempengaruhi pembangunan di desa yang sifatnya partisipatif. Yang pada akhirnya berimbas pada optimalisasi potensi desa yang tidak berjalan dengan baik.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap menyampaikan, pada dasarnya, aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh aparat desa dapat dieskalasi dengan baik melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
Selain itu, peningkatan kompetensi juga sangat diperlukan agar para aparat desa dapat mencari jawaban atas apa yang dikhawatirkannya, seperti melalui pelatihan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang digelar tersebut, kompetensi aparat desa terus meningkat dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.
“Kami juga membuka pintu bagi aparat desa yang hendak berkonsultasi untuk pengelolaan keuangan desa yang akuntabel,” tutup Rudy.***
Discussion about this post