Jika ingin meningkatkan kualitas pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mau mengendalikan kecurangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap dalam Pembukaan Asistensi Penyusunan Management Risk Index (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah pada Rabu, 02 Oktober 2024, di Singkawang, Kalimantan Barat.
Dalam pengendalian kecurangan tersebut, kata Rudy, pemerintah daerah jangan hanya fokus pada skor tata kelola, tetapi benar-benar melakukan pengendalian kecurangan di lingkup pemerintah daerah.
“Dengan mengendalikan kecurangan, skor-skor seperti skor SAKIP dan indeks-indeks lainnya pasti akan menjadi bagus,” ujarnya.
Sayangnya, katanya, pemerintah daerah terlalu sibuk mengukur, mengumpulkan dokumen, tetapi tidak memahami dan memaknai apa yang harus dilakukan dan bagaimana menciptakan efektivitas dan efisiensi.
Karenanya, sebagai acuannya, ia menyarankan pemerintah daerah mencontoh start-up Jago Coffee dalam menerapkan pengendalian kecurangan dan kemudian melakukan efisiensi terus menerus menggunakan teknologi.
“Konsep start-up Jago Coffee bisa kita adaptasi dan implementasikan di pemerintahan. Sebab, pengendalian kecurangan bukan sekadar menangkap dan memenjarakan orang, tapi bagaimana menjadikan pemerintah daerah ke arah yang lebih baik,” jelasnya.
Discussion about this post